Artikel

Home

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta bersama dengan Unindra PGRI dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengadakan Talkshow Bagimu yang mengangkat tema "Keluarga Jakarta Cerdas Bermedia Sosial, Selasa (11/5). Talkshow secara daring ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Keluarga Nasional tahun 2021.
 
Kegiatan ini diikuyu sekitar 1.100 peserta atau partisipan baik yang bergabung melalui Zoom meeting atau siaran langsung Youtube. Peserta talkshow merupakan perwakilan civitas akademika, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, pemerhati perempuan dan anak, Kader PKK, pengelola RPTRA, mitra kerja binaan Dinas PPAPP DKI Jakarta.
 
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, talkshow ini merupakan salah satu upaya menghadirkan kebahagiaan dan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh para keluarga di tengah pandemi ini. Terlebih, saat ini mayoritas keluarga di Jakarta menggunakan media sosial.
 
"Kepemilikan gadget di Jakarta jauh lebih banyak dibanding dengan populasi penduduknya. Tingkat keterpaparan masyarakat Jakarta terhadap media sosial melalui gadget juga relatif lebih tinggi," ujarnya, Selasa
 
Tuty menjelaskan, Dinas PPAPP bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta sedang merancang program Bagimu yang digagas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Fery Farhati.
 
Pada tahap awal, program Bagimu memberikan implikasi dalam pemberian dukungan maksimal kepada rasa bahagia bagi anak, pemenuhan gizi dan memaksimalkan stimulus atau rangsangan agar anak tumbuh kembang optimal.
 
"Hari ini kita berikan stimulasi paling tidak stimulasi untuk memanfaatkan gadget dalam upaya-upaya menghadirkan kebahagiaan dan untuk hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan positif. Membahagiakan itu bisa melalui bermedia sosial dengan baik," terangnya.
 
Ia menambahkan, program Bagimu yang dikembangkan saat ini menjadi rencana tindak lanjut penyusunan intervensi yang dibutuhkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga bahagia. Program Bagimu memiliki visi yang sama dalam menyukseskan Kegiatan Strategis Daerah Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menghindarkan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. 
 
"Tindak kekerasan sangat marak dan cenderung meningkat dilakukan melalui media sosial. Talkshow ini sangat tepat untuk kita hadirkan di tengah-tengah keluarga di Jakarta. Saya apresiasi mitra kolaborasi kami yang secara terus menerus menghadirkan upaya praktis kepada keluarga-keluarga di Jakarta untuk dapat hidup lebih baik, sejahtera, lebih berketahanan, dan pada akhirnya lebih bahagia," tandasnya
 
Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/89200/Dinas-PPAPP-Adakan-Talkshow-Daring-Keluarga-Cerdas-Bermedia-Sosial
Tanggal : 11 Mei 2021

Dinas PPAPP Adakan Talkshow Daring Keluarga Cerdas Bermedia Sosial

Download Read

Bahan Baku Murah Untuk UMKM Jakarta

Download Read

Sebanyak 1.700 peserta mengikuti webinar bertema "Peran Keluarga pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru" yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor dan Universitas Indonesia.
 
Peserta mengikuti webinar ini baik melalui aplikasi Zoom meeting maupun siaran langsung Youtube DPPAPP. Mereka terdiri dari pengurus dan kader PKK, Kader Poktan, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, Dasa Wisma, pengelola RPTRA, dan pegawai Dinas PPAPP DKI Jakarta.
 
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, pada masa pandemi COVID-19 pemerintah mengimbau untuk tetap berada di rumah, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan sebagai upaya mencegah serta menghentikan penyebaran COVID-19. 
 
Memasuki tahun kedua pandemi Covid-19 diperlukan upaya bersama untuk bisa menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Keluarga memegang peran penting dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, utamanya dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keluarga juga sangat berperan untuk mewujudkan ketahanan keluarga serta mengontrol perilaku pada anak.
 
"Keluarga punya peran penting memberikan edukasi kepada anggota keluarganya mengenai kebiasaan baru. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang memiliki pengaruh besar dalam menanamkan nilai-nilai baru pada anggotanya dengan baik," ujarnya, Kamis (6/5).
 
Tuty menjelaskan, ketika keluarga mampu menanamkan nilai-nilai norma baru pada anggotanya dengan baik, maka saat individu dalam keluarga tersebut pergi ke lingkungan luar akan dapat mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan baik. Bahkan, dapat mengajak orang lain untuk ikut mematuhi prokes.
 
Ia menambahkan, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi pandemi dan membentuk herd immunity. Melalui kolaborasi bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan edukasi. Sehingga, masyarakat dan para keluarga DKI Jakarta dapat menjalani kehidupan di masa pandemi dengan baik, sehat dan lebih bermakna.
 
Momentum Hari Keluarga Nasional ke-28 ini kita maknai perubahan perilaku dengan adaptasi kebiasaan baru, memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan tentang pencegahan COVID-19, cara membahagiakan keluarga dari ruang-ruang keluarga di rumah masing-masing.
 
"Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kondisi saat ini, memetik pelajaran dan melahirkan sikap dan perilaku baru agar bisa tetap sehat, semangat serta produktif," tandasnya.
 
Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/89090/1700-Peserta-Ikuti-Webinar-Peran-Keluarga-Pada-Masa-Adaptasi-Kebiasaan-Baru
Tanggal : 6 Mei 2021

1.700 Peserta Ikuti Webinar Peran Keluarga Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Download Read

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Indraprasta PGRI menggelar webinar bertema "Estafet Perjuangan Kartini di Era Modern: Pendidikan dan Anti Kekerasan Berbasis Gender".
 
Webinar yang dilaksanakan dalam rangka memperingai Hari Kartini dan Hari Pendidikan ini diikuti oleh sebanyak 100 peserta yang merupakan civitas akademika Unindra terdiri dari LPPM, dosen, peneliti dan mahasiswa.
 
Webinar ini juga turut mengundang narasumber dari Ikatan Konselor Indonesia (IKI), Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling (BK) Unindra PGRI, dan Fathan Counseling.
 
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, perjuangan RA Kartini dalam hal kesetaraan gender sudah selayaknya menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia. Berkat upaya keras RA Kartini perempuan turut memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih baik.
 
"Semua orang sudah pasti tahu Ibu Kartini dan perjuangannya. Namun, tidak semua menyadari dan memahami betapa pentingnya esensi dari pemikiran sosok luar biasa ini," ujarnya, Rabu (5/5).
 
Tuty menilai, semangat memperjuangkan peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan bangsa oleh RA Kartini masih relevan untuk dipertahankan serta dipelihara dalam konteks masa kini. Pasalnya, saat ini perempuan masih kerap mengalami tindak kekerasan dan kesenjangan dalam mengakses, mengelola dan memperoleh manfaat pembangunan.
 
"Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks atau multi-sektoral. Sehingga, pencegahan dan penanganannya pun harus melibatkan seluruh sektor pembangunan," ungkapnya.
 
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen dalam perlindungan perempuan dan anak dibuktikan dengan diterbitkannya Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
 
Selain itu, isu pemuliaan perempuan dan anak serta disabilitas juga sudah masuk ke dalam Kegiatan Strategis Daerah yang tidak hanya melibatkan Perangkat Daerah Dinas PPAPP saja, tetapi juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya dan berkolaborasi dengan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bahkan, kemitraan juga dilakukan dengan Polda Metro Jaya untuk penanganan korban kekerasan.
 
"Kami berkolaborasi dengan PT Transjakarta, PT MRT, dan PT LRT dengan membentuk Pos Sahabat Perempuan dan Anak jalur moda transportasi. Kemudian, dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dalam melakukan penanganan pemulihan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak," tandasnya.
 
Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/89052/Dinas-PPAPP-Adakan-Webinar-Perjuangan-Perempuan-di-Era-Modern
Tanggal : 5 Mei 2021

Dinas PPAPP Adakan Webinar Perjuangan Perempuan di Era Modern

Download Read

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menyelenggarakan Ramadhan Fest di pusat perbelanjaan modern atau mal Sebanyak 430 pelaku UMKM binaan (Jakpreneur) ikut ambil bagian dalam bazar kuliner, fesyen dan kriya tersebut.
 
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Andri Yansyah merinci, Ramadhan Fest di Bassura City dan Cibubur Junction melibatkan 146 Jakpreneur, Grand Indonesia sebanyak 32 Jakpreneur, Lippo Mall Puri berjumlah 130 Jakpreneur, Cilandak Town Square (Citos) sebanyak 72 Jakpreneur dan Mal Artha Gading ada 60 Jakpreneur.
 
"Bazar ini merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pengelola mal memfasilitasi tempat berjualan kepada Jakpreneur secara gratis. Kemudian BPJS dan Bank DKI mendesain tenant menjadi lebih menarik," ujarnya, saat meninjau Ramadhan Fest 2021 di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (4/5).
 
Andri menjelaskan, bazar ini memberikan peluang kepada Jakpreneur untuk memasarkan produk-produknya secara luas, sekaligus memperkenalkan pihak mal bahwa kualitas dan harga dari produk pelaku UMKM binaan ini berdaya saing. Selain itu, bazar ini juga mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia.
 
"Ini menjadi kerja sama dengan pihak mal untuk lebih panjang ke depan. Kita ingin agar Jakpreneur dengan produk unggulannya bisa dipromosikan dengan baik," terangnya.
 
Andri menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan peningkatan kualitas Jakpreneur beserta produknya melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Untuk itu, Ramadhan Fest 2021 ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta membantu pemasaran produk Jakpreneur secara offline dan online.
 
"Kami berharap melalui kegiatan bazar Ramadan Fest 2021 ini dapat mendukung usaha Jakpreneur untuk terus tumbuh dan bergerak di masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Sekaligus, kita ingin meningkatkan kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak dalam mendukung program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu,” tandasnya.

Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/89015/430-jakpreneur-ikuti-ramadhan-fest-di-enam-pusat-perbelanjaan
Tanggal : 4 Mei 2021

430 Jakpreneur Ikuti Ramadhan Fest di Enam Pusat Perbelanjaan

Download Read

1001 Cara Orang Tua Bicara Dengan Remaja

Download Read

1001 Cara Orang Tua Bicara Dengan Remaja

Download Read

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengikutsertakan 300 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan (Jakpreneur) di berbagai kegiatan bazar selama Ramadan.
 
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, untuk kegiatan yang diikuti meliputi bazar online yang dilaksanakan sebanyak enam kali dan bazar offline mencapai 12 kali.
 
"Jumlah peserta pelaku UMKM binaan Dinas PPAPP berkisar 40-60 Jakpreneur dari setiap wilayah," ujarnya, Senin (3/5).
 
Tuty menjelaskan, bazar diadakan dengan berbagai alternatif, baik dari aspek penyelenggara maupun bentuknya. Dari sisi penyelenggara Dinas PPAPP berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, perusahaan dan organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang juga mengampu program Jakpeneur.
 
"Kami bekerja sama dengan OPD lain terlibat dalam bazar bertajuk Ramadhan Fest yang diadakan di pusat-pusat perbelanjaan di lima wilayah kota administrasi," terangnya.
 
Ia menambahkan, untuk bazar online yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi/universitas, produk Jakpreneur dipasarkan melalui aplikasi khusus yang dikembangkan oleh masing-masing kolaborator,selain marketplace umum lainnya dan media sosial.
 
Tuty menjelaskan, pandemi Covid-19 mendorong pihaknya untuk mencari alternatif yang dapat dilakukan agar Jakpreneur bisa bertahan dalam menjalankan usaha. Misalnya, mencari mitra usaha dan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
 
"Kolaborasi serta inovasi perlu dilakukan agar pelaku UMKM dapat bertahan dan berkembang. Kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk memasarkan produk Jakpreneur sebanyak-banyaknya dengan berbagai event dan cara supaya binaan kita berkembang," ungkapnya.
 
Menurutnya, pemasaran untuk membantu Jakpreneur akan dilakukan berkelanjutan, tidak hanya di bulan Ramadan. Dinas PPAPP akan melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang dapat menjadi marketplace produk Jakpreneur.
 
"Prinsipnya adalah semangat kita untuk menciptakan marketplace sebanyak-banyaknya sebagai ruang untuk memperluas pemasaran produk-produk Jakpreneur Dinas PPAPP, serta membuka peluang usaha dan kerja sama yang berkelanjutan," tandasnya
 
Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/88973/300-Jakpreneur-Dinas-PPAPP-Difasilitasi-Ikut-Berbagai-Bazar-Selama-Ramadan
Tanggal : 3 Mei 2021

300 Jakpreneur Dinas PPAPP Difasilitasi Ikut Berbagai Bazar Selama Ramadan

Download Read

RAMADHAN FEST

Download Read

BAZOKA RAMADAN "Belanja? #DirumahAja"

Download Read

<img src="/uploads/default/files/Bu_Tuty_Sinergitas.jpg" style="width:100%;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px">  
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan pertemuan virtual untuk membahas Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.
 
Pertemuan ini diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, BPS DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, BUMD, Perguruan Tinggi, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, dan Organisasi Masyarakat.
 
Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Suharti mengatakan, pertemuan ini dalam rangka membangun komitmen kelompok kerja untuk menjadikan Jakarta selain sebagai provinsi juga memenuhi dan memadai sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan nilai sempurna.
 
"Kita di sini membangun komitmen memastikan semua sumber daya yang ada baik pemerintah, masyarakat, dan badan usaha betul-betul dimanfaatkan secara terintegrasi untuk membangun Jakarta serta menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak terwujud," ujarnya, Selasa (27/4).
 
Suharti optimistis Jakarta bisa mendapat peringkat Kota Layak Anak dengan nilai lebih dari 900. Pasalnya, semua klaster atau komponen telah terpenuhi mulai dari kelembagaan, hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, perlindungan khusus, beserta kebijakannya.
 
"Alhamdulillah, jawaban nilainya di atas 900 sudah sesuai menjadi KLA, semoga verifikasi lapangan bisa dilakukan dan bisa menunjukkan hasil evalusi benar apa adanya," ungkapnya.
 
Suhari meminta konsolidasi antar OPD diperkuat karena permasalahan di DKI Jakarta saat ini diselesaikan secara kolaborasi dengan pendekatan pentahelix yaitu, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat dan media.
 
"Selain itu, terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, Pokja harus semakin kuat dan pastikan ada pendampingan terkait dengan pengarusutamaan gender di masing-masing OPD dan BUMD. Kolaborasi yang semakin kuat ini untuk memastikan semua yang kita inginkan terkait perlindungan anak di Jakarta dapat terpenuhi," terangnya. 
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menuturkan, pelaksanaan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak dilaksanakan dalam tiga tahap.
 
Tahap pertama, Penilaian Mandiri oleh Gugus Tugas KLA Kota/Kabupaten pada tanggal 15 Maret sampai 2 April 2021. Kedua, Verifikasi Administrasi oleh Tim Independen Kementerian PPPA tanggal 5 hingga 23 April 2021. Tahap Ketiga, Verifikasi Lapangan Hybrid oleh Tim Kementerian PP PA tanggal 3 Mei-1 Juni 2021.
 
Berdasarkan evaluasi Tahap I atau Penilaian Mandiri yang menjadi tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta sudah selesai dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut;
 
a. Jakarta Pusat dengan angka 997,90
b. Jakarta Utara dengan angka 960,30
c. Jakarta Barat dengan angka 998,00
d. Jakarta Selatan dengan angka 985,30
e. Jakarta Timur dengan angka 968,50
f. Kepulauan Seribu dengan angka 986,30
 
"Evaluasi selanjutnya verifikasi lapangan hybrid. Harapan kami, semua Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan peringkat di Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2021 ini," tandasnya.
 
Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/88838/Sinergisitas-Gugus-Tugas-KabupatenKota-Layak-Anak-Terus-Diperkuat
Tanggal : 27 April 2021

Sinergisitas Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Terus Diperkuat

Download Read

<img src="/uploads/default/files/Bu_Tuty_Tangguh_Bencana1.jpg" style="width:100%;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px"> 
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengadakan webinar bertema Perempuan Tangguh Bencana untuk Keluarga Tangguh bencana.
 
Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini pada 21 April sekaligus memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April. Webinar ini diikuti 1.600 partisipan yang mengakses melalui Zoom meeting maupun siaran langsung (live streaming) di kanal Youtube.
 
Adapun materi yang diberikan di antaranya, dampak bencana bagi perempuan, peran perempuan dalam penanggulangan bencana, dukungan untuk perempuan tangguh bencana, indikator penting dalam standar prosedur penanganan bencana, siklus penanganan bencana, strategi pengembangan ketangguhan masyarakat, dan pengelolaan risiko.
 
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, tema ini diangkat untuk memberikan pemahaman terkait hubungan gender dalam membentuk kehidupan perempuan dan laki-laki melakukan hal yang sangat penting dalam pengurangan risiko bencana.
 
"Ini dikarenakan perbedaan peran, tanggung jawab serta akses sumber daya antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi bagaimana mereka akan terdampak oleh berbagai bencana dan pulih dari bencana,” ujarnya, Senin (26/4).
 
Tuty menjelaskan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 60 sampai 70 persen korban bencana di Indonesia adalah perempuan dan anak. Pemprov DKI Jakarta memiliki program Pendataan Keluarga Satu Pintu melalui aplikasi Carik Jakarta yang diharapkan dari data tersebut dapat tergambarkan kerentanan keluarga Jakarta dari bencana.
 
"Kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan salah satu hal esensial untuk dimiliki oleh masyarakat, khususnya kaum perempuan. Kesiapsiagaan terhadap bencana yang baik harus dimiliki mengingat jumlah korban banyak juga dari pihak perempuan," terangnya.
 
Ia menambahkan, dalam kesehariannya perempuan memiliki sejumlah aspek yang membuatnya menjadi salah satu pihak yang rawan menjadi korban bencana. Untuk itu, peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana mutlak diperlukan oleh kaum perempuan.
 
"Perempuan memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana dan sangat efektif dalam mentransfer pengetahuan dan wawasannya tentang kesiapsiagaan bencana kepada anak-anaknya, keluarga, dan lingkungan sekitarnya," ungkapnya.
 
Menurutnya, kesiapsiagaan bencana penting untuk menjadi perhatian sebagai upaya untuk membudayakan kesiapsiagaan akan potensi terjadinya bencana melalui kegiatan pelatihan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana.
 
"Kegiatan kolaborasi ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan perempuan tangguh bencana, perempuan sebagai guru siaga bencana, rumah sebagai sekolahnya yang akan berdampak kepada keluarga yang tangguh terhadap bencana," imbuhnya.
 
Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan BPBD DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana mengamanatkan penyetaraan peran dan kebutuhan dari perempuan dan laki-laki.
 
Perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam akses kebencanaan, berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan, melakukan kontrol terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan menerima manfaat dari kebijakan dan program penanggulangan bencana tersebut.
 
"Saat terjadi bencana, perempuan bukan hanya sebagai kelompok rentan dan di dapur umum menjadi juru masak, tapi perempuan mampu menjadi agen perubahan untuk merubah budaya yang ada di masyarakat untuk mampu lebih sensitif terhadap ancaman bencana yang terjadi. Bencana akan selalu mengintai dan akan menimbulkan dampak yang besar apabila kita lengah. Mari kita bersiap-siap dalam penanganan bencana," tandasnya
 
Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/88792/Dinas-PPAPP-BPBD-Adakan-Webinar-Perempuan-Tangguh-Bencana
Tanggal : 26 April 2021

Dinas PPAPP-BPBD Adakan Webinar Perempuan Tangguh Bencana

Download Read

BAZAR ONLINE

Download Read

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menggelar sejumlah kegiatan memperingati Hari Kartini mulai 21 April sampai 27 Mei 2021.
 
Berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk talkshow, webinar dan podcast. Selain itu, juga dilaksanakan penyebarluasan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media sosial (Instagram, Facebook, Twitter), Youtube, WhatsApp group, digital signage; serta pembuatan dan penayangan film pendek tentang praktik baik pencegahan dan penanggulangan kekerasan.
 
Dalam kerangka pelaksanaan peringatan Hari Kartini, dilaksanakan webinar pendahuluan dengan tema "Kartini, Spirit Melawan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan".
 
Ketua TP PKK DKI Jakarta, Ferry Farhati mengatakan, Hari Kartini mengingatkan kembali masyarakat tentang cerita perjuangan Ibu Kartini semasa hidupnya sehingga menjadi teladan luar biasa dan panutan untuk keluarga.
 
Menurutnya, banyak hal yang bisa dipelajari dari sosok Ibu Kartini yang dikenal sebagai generasi pembelajar, cerdas, dan berwawasan luas, pemberani, mandiri, dan juga menghormati kedua orang tua.
 
"Kita juga belajar bagaimana Ibu Kartini sebagai sosok yang memiliki pandangan yang pas melebihi zamannya pada saat itu. Semua ini bisa terjadi karena Ibu Kartini adalah sosok pembelajar yang mempunyai kegemaran membaca, rasa ingin tahu dan kepedulian yang tinggi. Ibu Kartini tumbuh menjadi sosok yang dewasa, berdaya dan memberdaya, matang, dan berdampak bagi masyarakat," ujarnya, saat membuka rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kartini, Rabu (21/4).
 
Ferry menjelaskan, sejalan dengan tema kegiatan tentunya sosok Ibu Kartini bisa menginspirasi kaum perempuan untuk lebih berani, matang dalam menghadapi situasi di lingkungan, khususnya dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan.
 
Sama seperti Ibu Kartini, para Ibu Ibu Kota ini juga mengambil tanggung jawab atas permasalahan di sekitarnya salah satunya berperan menjaga keharmonisan di Jakarta. Tentunya sosok Ibu Ibu Kota inilah yang juga bisa menjadi jembatan bagi para perempuan korban kekerasan untuk bisa terlepas dari kekerasan di keluarga.
 
"Mereka mencarikan solusi untuk permasalahan yang ada kemudian menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya untuk ambil bagian dalam membuat perubahan di lingkungannya," ungkapnya.
 
Ferry menilai, masih banyak sosok "Kartini" di Jakarta yang belum muncul ke permukaan yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi keluarga-keluarga di Jakarta.
 
“Mari kita wujudkan dengan mengangkat dan mengisahkan kembali cerita-cerita baik di sekitar kita. Serta ikut bergerak melakukan hal yang kecil di lingkungan terdekat kita. Insya Allah dengan hal-hal kecil ini akan menjadi besar," ucapnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menuturkan, momentum peringatan Hari Kartini dijadikan salah satu rencana aksi Kegiatan Strategi Daerah (KSD) terkait pencegahan serta penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 
"Momentum peringatan Hari Kartini tersebut dijadikan sebagai dasar meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara," terangnya
 
Ia menambahkan, sosok Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita dan kesetaraan gender dijadikan sebagai praktik baik untuk menghapus tindak kekerasan terhadap kaum perempuan.
 
"Dinas PPAPP DKI Jakarta bersama dengan perangkat daerah yang lain menempatkan momentum peringatan hari bersejarah sebagai landasan berpijak mengampanyekan pencegahan serta penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tandasnya.
 
Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/88671/Dinas-PPAPP-Adakan-Sejumlah-Kegiatan-Peringati-Hari-Kartini
Tanggal : 21 April 2021

Dinas PPAPP Adakan Sejumlah Kegiatan Peringati Hari Kartini

Download Read

<img src="https://dppapp.jakarta.go.id/images/no-image-box.png" style="width:100%;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px"> Main Duty
Organizing the collecting, processing and presentation of individual and family data and management of individual and family information systems.
Functions

Preparation of materials and implementation of the agency strategic plans in accordance with the scope of duties;
	
		Preparation of work plans and budgets and implementation documents implementation budget of Pusdatin
	
		Preparation of Pusdatin guidelines, standards and procedures in accordance with the scope of its duties;
	
		Implementation data collection, verification and classification of individual and family data;
	
		Update individual and family data;
	
		Management individual and family data information systems;
	
		Processing, preparation and presentation of individual and family data;
	
		Coordination the use of individual and family data;
	
		Monitoring and evaluating the use of individual and family data;
	
		Management of staffing, finances and commodity of Pusdatin;
	
		Administration and household management of Pusdatin;
	
		Management of Pusdatin data and information archives;
	
		Implementation of Pusdatin information technology management;
	
		Management of Pusdatin infrastructure and facilities;
	
		Publication of Pusdatin activities and event arrangements;
	
		Reporting and accountability for the implementation of Pusdatin duties and functions; and
	
		Reporting and accountability for the implementation of Pusdatin duties and functions.

UPT Data Center And Family Information

Download Read

<img src="https://dppapp.jakarta.go.id/images/no-image-box.png" style="width:100%;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px"> Main Duty
Fostering, developing and implementing community empowerment, women's empowerment and child protection, population control and family planning as well as family mobilization and resilience within the scope of the Administrative City area.

Functions

Preparation of strategic plans and work plans and budgets of the City PPAPP Sub-office;
	
		    Implementation of the strategic plans and budget execution documents of the City PPAPP Sub-office;
	
		    Implementation, supervision and control of community empowerment and mobilization, increasing community participation and TTG, management and partnership of RPTRA;
	
		    Implementing, supervising and controlling the improvement of the quality of life of women, child development and strengthening of institutional networks for women and children;
	
		    Implementation, supervision and control of family planning participation, population control, information and data networks;
	
		    Implementing, supervising and controlling inter-institutional relations, advocacy and KIE, building family resilience;
	
		    Implementing, supervising and controlling empowerment, child protection and controlling the population at the District level;
	
		    Implementing the results of studies and developing models for Community Empowerment and RPTRA, women's empowerment and child protection, population and family planning as well as family mobilization and development;
	
		    Coordinating the collection of materials for the preparation of Minimum Service Standards (SPM) reports in the field of family planning and family welfare, integrated services for women and children victims of violence;
	
		    To distribute contraceptive tools and medicines according to the scope of their duties;
	
		    Publication of activities of the City PPAPP Sub-office;
	
		    Managing personnel, finances, goods, household and administration;
	
		    Archives management of City PPAPP Sub-office; and
	
		    Reporting and accountability for the implementation of the duties and functions of the City PPAPP Sub-office.

City Sub Office

Download Read

<img src="https://dppapp.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2021/03/HKG-PKK-49.jpg" style="width:100%;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px"> Main Duty
Implementation the improvement of the quality of life of women, child development and strengthening of institutional networks for women and children.

Functions

Preparation of a strategic plan and work plan and budget for the sector of women's empowerment and child protection;
	
		Implementing strategic plans and budget implementation documents for Women's Empowerment and Child Protection;
	
		To coordinate the preparation of strategic plans and work plans and budgets for the sector of women's empowerment and child protection;
	
		To formulate policies, guidelines and technical standards to improve the quality of life of women, to develop children and to strengthen institutional networks for women and children;
	
		Implementation of norms, standards, procedures and criteria (NSPK) in the Sector of Women's Empowerment and Child Protection;
	
		To facilitate, socialize and distribute policies for the implementation of gender mainstreaming and women's empowerment in the fields of economy, social, politics, law and family quality;
	
		To facilitate, socialize and distribute policies to fulfill children's rights related to civil rights, information and participation, care, family and environment, health and welfare as well as education, creativity and cultural activities;
	
		Implementing institutional strengthening and efforts to improve the quality of life of women, child development and strengthening institutional networks for women and children;
	
		To implement gender mainstreaming institutionalization at provincial level government institutions;
	
		To strengthen and develop institutions for providing women's empowerment services;
	
		Coordination and facilitation of Child Friendly Cities;
	
		Implementation of the RPTRA program in accordance with the scope of its duties;
	
		To coordinate and facilitate the prevention of slavery/human trafficking, including the preparation of facilities and infrastructure for the Trauma Center and the Center for Women's Empowerment;
	
		Implementation studies and develop models for improving the quality of women, child development, protecting women and children and gender mainstreaming;
	
		Implementation monitoring, supervision, facilitation and consultation and evaluation of the implementation of improving the quality of life of women, child development and strengthening of institutional networks for women and children;
	
		Collecting, processing, maintaining, presenting, developing and utilizing data and information on improving the quality of life of women, developing children and strengthening institutional networks for women and children;
	
		Publication and promotion of activities to improve the quality of life of women, child development and strengthening of institutional networks for women and children;
	
		Coordinating the preparation of financial reports, performance, activities and accountability in the field of women's empowerment and child protection; and
	
		Reporting and accountability for the implementation of duties and functions in the Women's Empowerment and Child Protection Sector.

Women Empowerment And Child Protection

Download Read

<img src="https://dppapp.jakarta.go.id/images/no-image-box.png" style="width:100%;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px"> Main Duty
Increase community empowerment and movement, community participation and appropriate technology as well as RPTRA management and partnerships.

Functions

Preparation of a strategic plan and work plan and budget for the Community Empowerment Sector;
	
		Implementation of strategic plans and budget execution documents for the Community Empowerment Sector;
	
		To coordinate the preparation of strategic plans and work plans and budgets for the Community Empowerment Sector;
	
		Preparation of policies, guidelines and technical standards for Community Empowerment;
	
		Implementation of norms, standards, procedures and criteria (NSPK) for Community Empowerment;
	
		Implementation studies and develop models of community empowerment and mobilization, community participation and appropriate technology as well as RPTRA management and partnerships;
	
		To strengthen activities and efforts for empowerment, institutions, development of community empowerment and mobilization participation, community participation and appropriate technology as well as RPTRA management and partnership;
	
		To coordinate and facilitate poverty alleviation programs in accordance with the scope of its duties;
	
		Coordinating and partnerships for empowerment and community mobilization, community participation and appropriate technology as well as RPTRA management;
	
		 Implementation monitoring, supervision, consultation and evaluation of empowerment, institutions, development of community participation in the application of appropriate technology and management of RPTRA;
	
		Collecting, processing, maintaining, presenting, developing and utilizing data and information regarding community empowerment and mobilization, community participation and appropriate technology as well as RPTRA management and partnership;
	
		Implementing publicity activities and promoting community empowerment and mobilization, community participation and appropriate technology as well as RPTRA management and partnership;
	
		To coordinate the materials for the preparation of financial reports, performance, activities and accountability in the Community Empowerment Sector; and
	
		Reporting and accountability for the implementation of duties and functions in the Community Empowerment Sector.

Community Empowerment

Download Read

<img src="https://dppapp.jakarta.go.id/images/no-image-box.png" style="width:100%;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px"> Main Duty
Implement family planning participation, population control and information and data networks.

Functions

Preparation of a strategic plan and work plan and budget for the Division of Population Control and Family Planning;
	
		Implementing strategic plans and budget execution documents for the Population Control and Family Planning Sector;
	
		To coordinate the preparation of strategic plans and work plans and budgets for Population Control and Family Planning;
	
		Preparation of policies, guidelines and technical standards for family planning participation, population control and information and data networks;
	
		To integrate and synchronize population quantity control policies;
	
		Mapping of population control estimates for provincial coverage;
	
		Implementation of norms, standards, procedures and criteria (NSPK) for Population Control and Family Planning;
	
		Implementation of monitoring, technical guidance, supervision and consultation, coordination and evaluation of guidelines and technical standards for family planning participation, population control and information and data networks;
	
		To develop technical guidelines and standards for family planning participation, population control and information and data networks;
	
		To coordinate and control family planning participation, population control and information and data networks;
	
		To coordinate the implementation of family planning participation, population control and information and data networks;
	
		12.    Implementation  studies and develop models for family planning participation, population control and information and data networks;
	
		Implementation of the RPTRA program in accordance with the scope of its duties;
	
		To coordinate the preparation of financial reports, performance, activities and accountability in the Population Control and Family Planning Sector; and
	
		Reporting and accountability for the implementation of the duties and functions of the Population Control and Family Planning Division.

Control and family planning

Download Read

<img src="https://dppapp.jakarta.go.id/images/no-image-box.png" style="width:100%;margin-bottom:20px;padding-bottom:20px"> 
Main Duty
Carry out relations between institutions, advocacy and communication of information and education as well as foster family resilience.

Functions

Preparation of strategic plans and work plans and budgets for the field of family movement and resilience;
	
		Execution of strategic plans and budget implementation documents for Family Movement and Resilience;
	
		To coordinate the preparation of strategic plans and work plans and budgets for the field of family movement and resilience;
	
		Preparation policies and technical regulations on inter-institutional relations, advocacy and communication of information and education as well as building family resilience;
	
		Developing program design, managing and implementing advocacy, communication, information and education according to local cultural wisdom;
	
		Implementing empowerment and increasing the participation of community organizations in the provincial area;
	
		Implementation of norms, standards, procedures and criteria (NSPK) in the field of family mobilization and resilience;
	
		Implementation of monitoring, technical guidance, supervision, facilitation and consultation, coordination and evaluation of relations between institutions, advocacy and communication of information and education as well as fostering family resilience;
	
		Strengthening relations between institutions, advocacy and communication of information and education as well as building family resilience;
	
		To carry out studies and develop models of inter-institutional relations, advocacy and communication of information and education as well as foster family resilience;
	
		Implementation of the RPTRA program in accordance with the scope of its duties;
	
		To coordinate the preparation of financial reports, performance, activities and accountability in the field of family movement and resilience; and 13. Preparation of reports and accountability for the implementation of duties and functions of the Family Movement and Resilience Sector.

Family Movement And Resilience

Download Read