Laporan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 13 tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Triwulan I Tahun 2020

    0
    77

    Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ibukota. Hal ini tertuang dalam 25 action plan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 13 tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dari seluruh Perangkat Daerah terkait, BUMD, swasta, masyarakat, serta Kepolisian untuk mewujudkan layanan terhadap perempuan dan anak yang terintegrasi. 

    Pada Maret 2020 ini, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) telah melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di 228 sekolah umum dan sekolah berbasis agama di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan melalui pengenalan hak-hak anak dan bahaya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Selain itu, Biro Kesejahteraan Sosial juga telah melaksanakan sosialisasi bahaya merokok bagi perempuan dan anak di lingkungan sekolah pada 90 sekolah tingkat SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MAN. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan guru tentang bahaya merokok bagi kesehatan, mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan penciptaan lingkungan sekolah yang bebas dari pengaruh rokok serta memberikan perlindungan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dari dampak buruk rokok di lingkungan sekolah.
    Untuk mempermudah akses masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memperoleh layanan dan keamanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan beberapa kanal pelaporan yang saling terintegrasi. Pada triwulan I 2020, laporan kasus kekerasan yang diterima melalui Jakarta Siaga 112 Layanan Kedaruratan untuk Warga Jakarta sebanyak 22 laporan, Pos Pengaduan 110 laporan, serta datang langsung atau melalui call center UPT P2TP2A sebanyak 179 laporan. Pos Sahabat Perempuan dan Anak di Transjakarta, MRT, dan LRT yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan, juga melaporkan terjadinya 4 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Transjakarta pada Januari 2020.
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui UPT P2TP2A secara gratis. Namun demikian hal yang tidak kalah penting adalah adanya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor agar dapat segera tertangani. Sampai dengan Maret 2020, UPT P2TP2A telah melakukan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terintegrasi dengan total 186 klien yang terdiri dari 114 anak dan 72 perempuan, dimana sebanyak 37 orang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, guna meningkatkan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak, Dinas PPAPP juga bekerjasama dengan 8 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang akan memberikan layanan visum secara gratis bagi para korban. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), terdapat 2 kasus yang telah ditangani di PPT wilayah Jakarta Pusat, 39 kasus di Jakarta Utara, 22 kasus di Jakarta Barat, dan 4 kasus di Jakarta Timur, baik kasus kekerasan fisik/seksual maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
    Dalam upaya mengoptimalkan hak dan perlindungan pekerja perempuan dan meminimalisir pekerja anak, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi telah melakukan sosialisasi kepada 1.013 perusahaan di wilayah DKI Jakarta mengenai hak perlindungan perempuan melalui Surat Edaran No. 04/SE/2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Tempat Kerja.
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berfokus pada upaya membantu mencari keadilan bagi korban, melainkan juga ikut serta dalam hal pemenuhan Hak Asasi Manusia, yang telah menjadi korban dengan menyediakan rasa aman, nyaman, dan berperikemanusiaan dengan cara menyediakan rumah aman yang menjadi tempat kediaman sementara yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rumah aman ini diperuntukan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagai upaya perlindungan agar korban dapat pulih dan kembali beraktivitas. Dalam periode Januari sampai dengan Maret 2020 terdapat 3 perempuan dan 5 anak yang telah dilayani di rumah aman ini. Selain kepolisian dan petugas keamanan yang ditugaskan di rumah aman, terdapat juga personel lainnya yang bertugas untuk mengembalikan fungsi sosial korban tindakan kekerasan perempuan dan anak.
    Dengan adanya berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta, diharapkan masyarakat berani melaporkan tindak kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di rumah maupun di lingkungannya karena adanya jaminan keamanan, kerahasiaan, perlindungan hukum dan dukungan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

    Sumber : Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here